.

Hubungan Indonesia – Jepang Jangan Terganggu Persoalan Korporasi

2008-01-22T05:09:00.000-08:00

[The Global Center] - Hubungan Indonesia – Jepang yang sudah berjalan dengan baik, sebaiknya terus dijaga oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran pemerintahan di bawahnya. Hal ini penting, mengingat Jepang merupakan salah satu negara sahabat yang sangat strategis dalam 50 tahun terakhir ini. Bahkan Kaisar Jepang telah mengutus Pangeran Akishino, sebagai tanda penghargaan pemerintah Jepang terhadap hubungan Indonesia .

Presiden SBY juga menekankan, perayaan hubungan Indonesia-Jepang memiliki tiga pilar utama yang harus terus dijaga. Tiga pilar itu yakni pilar budaya, pendidikan, dan persahabatan antarpemuda. Sebab, menurut Presiden, generasi muda mewarisi dan dapat memajukan hubungan di masa mendatang. Dilanjutkan, dalam merayakan hubungan baik kedua negara, sepanjang tahun 2008 ini akan diadakan berbagai rangkaian acara yang melibatkan kedua negara.

Tentu saja hubungan baik kedua negara ini jangan sampai terganggu oleh persoalan-persoalan korporasi yang saat ini melibatkan pengusaha kedua negara dan menjadi sorotan media massa . Seperti diketahui, saat ini pengusaha Jepang memendam kekecewaan terhadap perilaku mengusaha dalam negeri sehubungan dengan perlakuan hukum yang tidak adil terhadap salah satu investor Jepang, yaitu Marubeni Corporations. Di komunitas bisnis Jepang, masalah tersebut dikenal dengan istilah Tragedi Marubeni.

Tragedi bisnis Marubeni bermula dari pengambilalihan Sugar Group Companies (SGC) yang sebelumnya dimiliki oleh Grup Salim (yang terikat perjanjian MSAA) diserahkan kepada pemerintah, yang kemudian dilelang oleh BPPN dan kini dimiliki oleh Gunawan Yusuf melalui PT Garuda Panca Arta (GPA). Soalnya, GPA tidak mau membayar utang-utang SGC kepada Marubeni. Padahal, BPPN telah menjelaskan dan mengungkapkan keberadaan utang-utang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Info Memo, bahkan PT GPA (Gunawan Yusuf) juga telah menandatangani Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement (29 November 2001).

Bukan itu saja, GPA juga memina bantuan agar terjadinya restrukturisasi utang terhadap Marubeni. Pada 12 Maret 2003, GPA juga telah mengajukan penawaran utang kepada Marubeni menjadi 19 juta dolar AS dalam bentuk prommissory note – yang dapat diambil kesimpulan bahwa GPA (Gunawan Yusuf) mengakui utang-utang tersebut.

Sungguh sangat tidak masuk akal jika kemudian Marubeni Corporation yang memberikan utang PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa dan digunakan perusahaan untuk membangun pabrik gula dan pembelian mesin-mesin pabrik gula, kemudian menjadi pihak yang divonis bersalah. Padahal hingga saat ini pabrik dan mesin-mesin tersebut tetap beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang signifikan dan dinikmati oleh pengusaha Gunawan Yusuf (pemilik baru).

Karenanya, jika persoalan hukum bisnis antar pengusaha Indonesia – Jepang ini bisa diselesaikan dengan baik dan berkeadilanmudah-mudahan akan semakin memuluskan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini.

Presiden Terima Pesan Persahabatan dari Kaisar Akihito

2008-01-19T05:14:00.000-08:00

[Tempo Interaktif] -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pesan persahabatan dari Kaisar Jepang Akihito yang dibacakan langsung oleh Pangeran Akishino di Istana Merdeka, Sabtu (19/1).

"Yang disampaikan kaisar adalah gembira bahwa hubungan Indonesia-Jepang selama ini berlangsung dengan baik," kata juru bicara kepresidenan Dino Pati Djalal kepada wartawan.

Kaisar Akihito juga berharap agar hubungan Indonesia-Jepang ini terus meningkat. "Dan (kaisar) mengharapkan yang terbaik bagi pembangunan dan masa depan bangsa Indonesia," kata Dino.

Pangeran Akishino yang ditemani oleh Putri Kiko hari ini mengunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungannya ini mewakili Kaisar Akihito dan pemerintah Jepang untuk merayakan 50 tahun persahabatan Indonesia-Jepang.

Pangeran Akishino mengadakan pertemuan dengan Presiden pada pukul 11.00 WIB hari ini dan dijamu makan siang oleh Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Akishino juga dijadwalkan akan mengunjungi Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya pukul 14.10 WIB.

Presiden, kata Dino, sangat menghargai Kaisar Jepang yang telah mengutus Pangeran dan Putri Akishino. "Ini merupakan tanda penghargaan pemerintah Jepang terhadap hubungan persahabatan Indonesia-Jepang yang besok akan mencapai 50 tahun," kata Dino.

Puncak acara 50 tahun persahabatan ini akan diadakan besok di Taman Mini Indonesia Indah. Presiden rencananya akan ikut menghadiri acara ini.

Pangeran Akishino akan Hadiri 50 Tahun Indonesia - Jepang

2008-01-03T05:16:00.000-08:00

[Website Presiden] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri peringatan Perayaan 50 Tahun Hubungan Indonesia – Jepang pada tanggal 20 Januari 2008, di Taman Mini Indonesia Indah. Acara tersebut juga akan dihadiri Pangeran dan Putri Akishino dari Jepang. Pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang selama tahun 2008 ini akan mengadakan berbagai acara atau kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan olahraga untuk merayakan 50 hubungan Indonesia – Jepang.

Demikian disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Dino patti Djalal kepada wartawan di Kantor Presiden, Kamis (3/1) siang. “Pangeran dan Putri Akishino yang mewakili Kaisar Jepang, akan berada di Indonesia dari tanggal 18 s/d 24 Januari 2008,” kata Dino. “Beliau akan tiba pada tanggal 18 malam, dan memulai acara dari tanggal 19. Setelah itu beliau akan melakukan perjalanan ke Jawa Tengah untuk mengunjungi Candi Prambanan, Universitas Gajah Mada, Candi Borobudur, dan meninjau beberapa proyek-proyek JICA atau Jepang International Cooperation Agency,” Dino Menerangkan.

Pertemuan courtesy call antara Presiden SBY dan Pangeran Akishino juga sudah dijadwalkan. “Karena kita tahu posisi dari keluarga Imperial Jepang, maka dalam pertemuan nanti tidak akan membahas masalah-masalah yang substantif." Menurut Dino, kunjungan Pangeran Akishino yang mewakili Kaisar Jepang ini penting karena mempunyai arti simbolis yang cukup besar. Ini merupakan cerminan perhatian pemerintah Jepang yang cukup besar terhadap Indonesia, dan merupakan kegiatan high profile yang penting, setelah penandatanganan deklarasi persetujuan kemitraan ekonomi tahun 2007, dimana Indonesia dan Jepang memasuki babak baru dalam hubungan ekonomi mereka. (osa)

Pangeran dan Puteri Jepang Akan Kunjungi Indonesia

2008-01-03T05:15:00.000-08:00

[Antara News] - Pangeran Jepang Akishino beserta isterinya, Puteri Kawashimo Kiko, akan berkunjung ke Indonesia pada 18 sampai 24 Januari 2008, dalam rangka menghadiri acara puncak perayaan 50 tahun hubungan Indonesia dan Jepang.

"Rencananya, beliau (Pangeran Akishino) akan tiba 18 Januari malam dan akan memulai kegiatannya keesokan harinya, termasuk menghadiri puncak acara peringatan 50 tahun hubungan Indonesia-Jepang`pada 20 Januari," kata Jurubicara Kepresidenan Dino Patti Djalal di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.

Menurut Dino, puncak acara peringatan "50 tahun hubungan Indonesia-Jepang" yang akan diadakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 20 Januari itu juga akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pangeran Akishino dan Puteri Kiko datang ke Indonesia mewakili Kaisar Jepang Akihito. Pangeran Akishino merupakan putera kedua Kaisar Akihito, yang pada tahun 1990 menikahi Puteri Kawashimo Kiko.

Untuk merayakan 50 tahun hubungan Indonesia-Jepang tersebut, lanjut Dino, pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang selama tahun 2008 akan mengadakan berbagai kegiatan secara bersama-sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga.

Dalam rangkaian kunjungan dari 18 hingga 24 Januari, Pangeran Akishino dan Pueteri Kiko rencananya juga akan melakukan berbagai kunjungan, antara lain ke Jawa Tengah mengunjungi Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Universitas Gajah Mada serta meninjau berbagai proyek JICA (Japan International Cooperation Agency) di Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Pangeran Akishino juga dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Yudhoyono, namun waktunya belum bisa dipastikan, tambah Dino.

"Karena kita tahu posisi keluarga Kekaisaran Jepang, maka mereka (Akishino-Yudhoyono) tidak membahas masalah-masalah substantif," katanya.

Dino menilai kunjungan pangeran dan puteri Jepang itu penting karena mempunyai arti simbolis yang sangat besar.

"Kunjungan Pangeran Akishino yang mewakili Kaisar Jepang ini merupakan cerminan perhatian pemerintah Jepang yang cukup besar terhadap Indonesia dan juga merupakan kegiatan penting setelah penandatanganan deklarasi persetujuan kemitraan ekonomi 2007, di mana Indonesia-Jepang memasuki babak baru dalam hubungan ekonomi," katanya. (*)

Greenpeace Akan Beberkan Kerusakan Hutan Riau di Konferensi Dunia

2007-10-17T18:20:00.001-07:00

[Tempo Interaktif] - Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, Greenpeace, akan memanfaatkan momen konferensi perubahan iklam dunia di Bali pada Desember mendatang untuk menyampaikan kerusakan hutan di Riau. Saat ini Greenpeace tengah mengumpulkan data untuk dilaporkan kepada para pemimpin pemerintahan dunia yang akan menghadiri konferensi tersebut, termasuk Presiden Amerika Serikat George W Bush.

"Kita akan paparkan kerusakan hutan di Riau kepada pemimpin-pemimpin negara dunia," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Hapsoro, Rabu (17/10). Menurut Hapsoro, saat ini timnya tengah memantau sampai sejauh mana tingkat kerusakan hutan yang terjadi sehingga memicu pemanasan global di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. "Dia Riau kita tahu tiap tahun terjadi kebakaran hutan," ujarnya.

Menurut perhitungan Greenpeace, Riau adalah salah satu kawasan kerusakan hutan yang paling parah dan terbesar. "Riau itu salah satu kawasan dengan perusakan dan kebakaran hutan terparah," tegasnya. Tak hanya kebakaran hutan yang menjadi bencana tahunan.

Menurut Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari), Susanto Kurniawan, dalam kurun waktu 20 tahun sejak1987-2007, suhu udara di Riau meningkat hingga 2 derajat Celcius. Bila di malam hari suhu yang sebelumnya berkisar 20 derajat Celcius, kini naik menjadi 22 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini, menurut Susanto, disebabkan pembukaan hamparan lahan gambut menjadi hutan tanaman indutri dan pembakaran lahan diatasnya.

Dari data Jikalahari, hamparan gambut berkedalaman di atas 3 meter di Provinsi Riau ini luasnya hampir mencapai setengah dari luas keseluruhan kawasan Riau. Dengan kedalaman gambut seperti itu, hutan di atasnya harus dilindungi pemerintah. “Jangan memberikan izin pemanfaatan kepada perusahaan secara serampangan seperti yang terjadi selama ini.” ujar Susanto.

Ia menambahkan, saat ini setidaknya 814 ribu hektar lahan di Riau dimiliki oleh dua perusahaan besar industri bubur kertas beserta ratusan perusahaan mitra. Belum lagi 200 ribu hektar lainnya yang diperuntukkan bagi usaha perkebunan. “Lahan-lahan tersebut terletak di hamparan gambut," tambahnya.

Menurut Greenpeace, Indonesia saat ini mendapat sorotan dan kritikan tajam akibat kegagalannya menghentikan pembalakan liar yang semakin luas. Greenpeace menduga pembalakan liar telah menyebabkan kehancuran sekitar 2 juta hektar hutan setiap tahun sejak 2000 hingga 2005. Kelompok aktivis lingkungan hidup ini memperkirakan, saat ini Indonesia berada di peringkat tiga negara-negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar akibat penggundulan hutan. Urutan pertama Cina, dan Amerikat Serikat berada di urutan kedua. (*)

US$ 80 Miliar untuk Cegah Krisis Kredit : Citigroup, JPMorgan, dan bank-bank besar lain akan bentuk pendanaan bersama

2007-10-16T19:26:00.000-07:00

[Kontan] - Krisis di pasar finansial global yang berasal dari krisis kredit pemilikan rumah berisiko tinggi (subprime mortgage) Amerika Serikat (AS), Agustus lalu, rupanya memberikan pelajaran berharga bagi perbankan global. Untuk menghindari peristiwa serupa di masa mendatang, bank-bank besar global, termasuk Citigroup Inc, berencana mengumpulkan dana senilai sekitar US$ 80 miliar.

Mereka akan menggunakan dana itu untuk membeli surat berharga berbasis mortgage atau aset-aset lainnya yang tengah bermasalah. Bank-bank besar itu berharap, langkah ini bisa mencegah agar gejolak di pasar kredit tidak sampai mengganggu ekonomi global. Nah, menurut sejumlah sumber, perwakilan Kementerian Keuangan AS telah mengatur pertemuan di antara bank-bank papan atas itu.

Eropa akan berpartisipasi. Maklum saja, penjualan surat berharga berbasis aset kredit secara massal memang bisa memicu kenaikan biaya kredit secara global, merugikan investor, dan memaksa bank-bank memangkas nilai aset yang ada di dalam bukunya. Dus, penjualan semacam ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi bank-bank. Buktinya, pada laporan kuartal ketiga lalu, sejumlah bank besar telah membukukan kerugian akibat investasi di produk surat berharga berbasis aset subprime mortgage. Bahkan, dalam skenario yang paling parah, aksi jual besar-besaran itu bisa membenamkan AS atau Eropa ke dalam resesi.

"Bank-bank telah membuat keputusan bisnis yang tidak bijak dan sekarang mereka bergegas untuk menyelamatkan diri mereka sendiri," kata Steve Persky, Kepala Eksekutif Dalton Investment di Los Angeles, yang memiliki dana kelolaan sekitar US$ 1,2 miliar.Menurut sejumlah sumber, Citigroup, JPMorgan Chase & Co, dan Bank of America Corp (BOA) turut terlibat dalam pembicaraan tersebut. Namun, ketiga bank ini menolak untuk berkomentar. Meski Kementerian Keuangan AS ikut terlibat dalam diskusi ini, menurut sumber-sumber tadi, dana dari para pembayar pajak tidak akan dipergunakan dalam pengumpulan dana itu.

Mengutip seorang sumber anonim, Wall Street Journal edisi Sabtu (13/10) lalu, menyebutkan bahwa Financial Services Authority, regulator pasar Inggris, telah mengisyaratkan bahwa bank-bank di Inggris tengah mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana bersama itu.Namun, juru bicara FSA menolak berkomentar ketika dihubungi Reuters, Minggu (14/10). Setali tiga uang, regulator jasa keuangan Swiss EBK pun menolak berkomentar. Bank-bank terkemuka di kedua negara, seperti HSBC dan UBS, juga masih bungkam. Maklum, menurut sejumlah sumber tadi, detail pengumpulan dana itu masih disusun. Besaran pastinya pun masih mungkin berubah. (*)

Al Gore Terima Nobel Perdamaian 2007

2007-10-12T08:06:00.000-07:00

[Media Indonesia] - Mantan Wakil Presiden AS, Al Gore, Jumat (12/10) terpilih menjadi penerima Nobel Perdamaian tahun 2007. Selain Gore, Komite Nobel juga menganugerahkan penghargaan ini untuk lembaga PBB, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Dalam keterangannya, Komite Nobel mengatakan Gore dan IPCC terpilih karena dinilai telah melakukan berbagai upaya menyebarkan pengetahuan bahwa manusia telah berperan dalam terjadinya pemasasan global yang berdampak pada perubahan iklim dunia.

Gore dan IPCC juga dinilai telah meletakan dasar yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim yang mengancam dunia. Gore sendiri menyatakan sangat terhormat menjadi penghargaan ini. Gore menegaskan hadiah uang yang diterima seluruhnya akan disumbangkan ke lembaga sosial Alliance for Climate Protection.

"Saya sangat terhormat menerima penghargaan Nobel Perdamaian ini. Penghargaan ini memiliki arti lebih karena saya bisa berbagi dengan IPCC, lembaga yang tidak pernah lelah bekerja selama bertahun-tahun untuk menyadarkan kita soal perubahan iklim," jelasnya. (*)

Australia Akan Ajukan Protes Soal Buka Puasa Bersama Teroris

2007-10-12T05:59:00.000-07:00

[Tempo Interaktif] - Australia akan mengajukan protes kepada Indonesia menyusul hadirnya beberapa tersangka pelaku Bom Bali dalam acara buka puasa yang digelar Kepala Satuan Tugas Bom Kepolisian RI. Perdana Menteri Australia, John Howard, menilai pendekatan terhadap para teroris adalah hal yang menjijikkan.

Sebanyak 20 tersangka teroris yang diizinkan keluar penjara untuk menghadiri buka puasa bersama di kediaman Kasatgas Bom Brigadir Jenderal, Surya Darma. Diantaranya adalah Mubarok dan Ali Imron yang membantu membuat bom mobil dan membawanya ke Sari Club, Bali tempat bom itu diledakkan.

Howard mengatakan protes itu akan disampaikan secara formal ke pemerintah Indonesia. "Saya akan memastikan ada keberatan yang disampaikan," katanya kepada radio di Australia seperti dikutip AAP, Jumat (12/10).Howard menjelaskan Australia telah membina hubungan baik dengan Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Australia tetap memiliki hak untuk menyampaikan rasa marah atas nama para korban bom Bali. Dia mengatakan hal itu melukai hati mereka yang masih bersedih atas kehilangan orang-orang yang mereka cintai. (*)

Ketua Panja Illegal Logging DPR Kembalikan Bingkisan dari Raja Garuda Mas (RGM)

2007-09-27T23:47:00.000-07:00

[The Indonesia Watch]. Meski KPK telah melarang pejabat negara menerima bingkisan Lebaran, ternyata masih ada perusahaan yang nekat memberikan parcel. Salah satunya PT RGM Indonesia. Parcel itu diterima Aulia Rahman, Ketua Panja Illegal Logging yang juga anggota FPG DPR. Namun, karena takut dengan pasal gatifikasi, Aulia berencana mengembalikan bingkisan berukuran 25 X 25 cm itu.

“Saya ini pejabat negara, karena ada UU Gratifikasi dan seruan lasangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saya akan mengembalikan ini,” kata Aulia dalam jumpa pers di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (28/9).

Aulia juga mengaku tidak kenal mengenal pimpinan RGM. “Saya tidak kenal dengan para pejabatnya, dan pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan perusahaan itu. Memang saya menjadi Ketua Panja Illegal Logging, dan saya pernah mengeluarkan pernyataan kerusakan hutan tanggung jawab siapa,” beber Aulia.

Bingkisan yang dibungkus dengan kertas coklat itu diberikan menjelang buka puasa Kamis, 27 September. Bingkisan itu dikirimkan langsung ke rumahnya di kawasan Cikini. “Saya tidak berhak membuka di sini, biar nanti saya serahkan ke KPK biar dibuka, kalau mau.” Kata Aulia.

Kepada wartawan, Aulia memperlihatkan amplop bertuliskan “Kepada Yth, Bapak Aulia Rahman SH di tempat”. Di sudut lain tertulis “Dari PT RGM Indonesia di Jalam MH Thamrin, No 31, Jakarta 10230”. “Namanya saja sudah salah, padahal saya sudah doctor,” cetus Aulia. (Sumber : Detik Dotcom)

Sukanto loses legal battle over major coal mine

2007-09-22T02:01:00.000-07:00

[The Global Center]. Tycoon Sukanto Tanoto lost his legal battle in the Singapore High Court on Friday against businessman Edwin Soeryadjaya over control of a multibillion dollar coal mine in South Kalimantan. But he did receive one very small consolation; the court ordered Deutsche Bank to pay Sukanto's company S$1,000 for its failure to carry out its pledge to its borrower.

Sukanto, as a borrower to the bank, insisted the bank failed to carry out its obligation as the money lender to get his approval before the bank acted to settle its debt. However, the war between the two business tycoons is probably still far from over. Sukanto can appeal the c)ourt decision or pursue another lawsuit in Indonesia.

Justice Kan Ting Chiu issued his 65-page verdict during a brief court session Friday morning, handing over copies of the verdict to lawyers representing the two sides. Sukanto was represented by Steven Chong, Edwin by Kenneth Tan. The decision will be available on the court's website within five days.

Singapore-registered Beckkett Pte Ltd, indirectly owned by Sukanto, in February last year took to court Deutsche Bank and the Jakarta-based PT Dianlia Setyamukti (DSM), which is indirectly owned by Edwin. Beckkett was seeking to regain its 40 percent share in coal miners PT Adaro Indonesia and PT Indonesia Bulk Terminal (IBT).

Beckkett held the shares through its subsidiary PT Swabara Mining and Energy (SME).
In October 1997, Deutsche Bank agreed to provide a US$100 million loan to Sukanto, through one of his companies, Asminco. The bank received the 40 percent share in Adaro as collateral. In February 2002, the bank sold the Adaro stake to Edwin's side in a private deal following the failure of Asminco to repay its debt.

After selling other collateral the bank was only able to retrieve $46 million. However, Sukanto demanded the return of his shares, claiming the transaction between Edwin and the bank was illegal.

Sukanto, the owner of the Singapore-based Raja Garuda Mas International (RGMI), a widely diversified business group, claims Edwin's company and the German bank conspired against him. The Singapore court disagreed. "Beckkett's claim for conspiracy against Deutsche Bank and DSM is dismissed," Justice Kan Ting Chiu said in his verdict.

On the bank, the judge said "as vendor-pledge owes a primary duty to the pledgors (Beckkett), and it also owes a duty to any guarantor who may be liable for the shortfall between the outstanding loan and the proceeds from the sale of the shares".

"Beckkett has made out a case that Deutsche Bank failed to discharge its duties as pledgee, when it sold the SME shares, but has failed to show that Deutsche Bank had in fact sold those shares at undervalue, so I award to Beckkett nominal damages of $1,000," says the judge in his verdict.

Beckkett commented in written statement: "This result affirms the claims we have been making all along: that Deutsche Bank did not undertake the sale of our shares in a proper manner." Mike West, a Deutsche Bank spokesman in Hong Kong, said in a statement Friday the judgment fully vindicated Deutsche Bank's legal position and actions in recovering a long overdue debt.
"In confirming the lender's rights, it will be welcomed by the broader banking community," he said in the statement.

Edwin's side welcomed the decision. "The verdict in favor of PT Dianlia Setyamukti vindicates the position we have maintained all along that the company's purchase of shares in PT Adaro Indonesia complied with all prevailing Indonesian laws, was legally binding, and was a bona fide and lawful purchase of the shares in good faith," the company said in a written statement.

According to Adaro's website last year, the company's concession contains four deposits that contain approximately three billion tons of open cut coal, which is characterized by extremely thick seams of up to 50 meters with relatively low overburden. In 2005, the company produced 28 million tons of coal.

When asked whether Beckkett would appeal the verdict to the Singapore Supreme Court, a company spokesman said: "For the time being it is still too premature to make the decision, but we also do not rule out such an option." The company is also still considering filing a lawsuit in Indonesia (Source : The Jakarta Post)